AKSI DEMO BURUH BESAR-BESARAN 3 OKTOBER 2012

      
Rencana aksi mogok kerja dan demonstrasi besar-besaran kalangan buruh pada 27 September 2012 dan 3 Oktober 2012 rawan ditunggangi kepentingan tertentu. Untuk itu, buruh dan pekerja diharapkan memilih jalan dialog atau negosiasi dengan pengusaha. Hal ini terungkap dalam diskusi bertajuk "Kesejahteraan Pekerja vs Politisasi Upah" di Jakarta, Rabu (26/9). Tampil sebagai pembicara Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Baso Rukman AJ dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit. Acara yang diselenggarakan Forum Jurnalis Nakertrans itu dihadiri oleh sejumlah perwakilan serikat pekerja dan buruh serta pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

   Baso Rukman AJ menjelaskan, terdapat pergeseran gerakan buruh dan pekerja yang ingin memperjuangkan kesejahteraan. Seiring dengan perubahan sosial di masyarakat, kalangan buruh belakangan justru mengedepankan unjuk kekuatan dan kemudian melakukan dialog. Padahal, sesuai peraturan dan perundang-undangan serta tataran norma hubungan industrial yang ada, aksi mogok kerja merupakan opsi atau langkah terakhir yang ditempuh setelah proses dialog atau negosiasi tidak menghasilkan solusi

   "Namun, sekarang entah organisasi buruh/pekerja, LSM (lembaga swadaya masyarakat) atau organisasi masyarakat justru melakukan aksi demo dulu, baru dialog atau negosiasi. Sekarang pertanyaannya, apa gerakan buruh yang mengikuti pola organisasi masyarakat tersebut atau masyarakat yang meniru pergerakan buruh?" katanya.Dia mengatakan, aksi mogok kerja dan unjuk rasa yang tanpa diiringi proses dialog dan musyawarah secara bipartit (antara buruh/pekerja dan pengusaha), tidak akan membuahkan hasil. Perusahaan justru mengalami kerugian karena kegiatan produksi berhenti. Belum lagi, kemungkinan terjadinya aksi anarkistis. 

   "Buruh berpikir jernih dan melihat kondisi riil di lapangan. Banyak pihak yang senang dengan terus bergejolaknya masalah ketenagakerjaan atau hubungan industrial di Indonesia," ujarnya Anton J Supit mengatakan, kalangan pengusaha siap berdialog dengan kalangan buruh/pekerja untuk mencari jalan keluar dari permasalahan hubungan industrial, seperti kesejahteraan (tingkat upah) atau pelaksanaan sistem alih daya (outsourcing) dan kontrak. Apalagi pemerintah menetapkan peraturan dan perundang-undangan terkait.

    Dalam hal ini, perwakilan/organisasi pengusaha dan buruh/pekerja hanya perlu saling mengawasi apakah peraturan dan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. "Masalah outsourcing dan kontrak itu, kan, diatur dalam Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya. Batasan dan arahannya juga jelas. Sekarang kalau buruh mau menghapus sama sekali outsourcing atau sistem kontrak, maka UU Ketenagakerjaan tersebut harus direvisi. Tapi, kan katanya buruh menolak UU Ketenagakerjaan direvisi," katanya. Menurut dia, batasan implementasi sistem outsourcing dan kontrak yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah sudah jelas. Praktik serupa juga dilakukan di banyak negara di dunia. Kalaupun ada kekurangan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka kalangan buruh bisa berdialog atau bermusyawarah secara bipartit dengan pengusaha untuk meluruskannya. Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyatakan mogok nasional buruh dan pekerja dilakukan pada 3 Oktober 2012. Mogok dilakukan di 21 kabupaten dan kota sentra industri dengan peserta lebih dari dua juta buruh. Demo awal rencananya dilakukan di Jakarta, Kamis (27/9) ini. Hal ini diungkapkan anggota Presidium MPBI yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. MPBI di antaranya beranggotakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) pimpinan Andi Gani Nena, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI). (Andrian)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com